Sinkronisasi Program, Bupati Trenggalek Pertajam Program Dinas PKPLH

Trenggelek - Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin, melakukan penajaman program - program di tahun anggaran 2023.Hal ini dimaksudkan untuk mensinkronkan program - program yang yang tengah direncanakan.

Penajaman program kali ini dilakukan di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (PKPLH) Kabupaten Trenggalek, yang bertajuk safari infrastruktur, Kamis (3/2/2022).

Baca juga: Kapolres Lumajang Dampingi Kunjungan Kapolda Jatim Pasca Erupsi Semeru

Arifin mengatakan, penajaman program tersebut tujuannya untuk mensinkrokan program yang telah direncanakan dalam rangka mewujudkan tema mengenai transformasi ekonomi dan pengentasan Kemiskinan.

" Safari infrastruktur penajaman program 2023 kali ini ke Dinas PKPLH.Karena dinas ini lebih banyak fungsinya ke masalah lingkungan hidup.Di mana indikator kota hijau juga menjadi indikator baru di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), " ucapnya.

Baca juga: Aksi Peduli Erupsi G Semeru, Pramuka Sumenep Distribusikan Makanan dan Perbantuan Evakuasi

Arifin menuturkan, untuk merealisasi Kabupaten Trenggalek menjadi kota hijau, tentunya harus menekankan wilayah atau area mana yang menjadi titik fokus." Kita menekan betul area - arwa tersebut, yakni 8 kota hijau.Mulai dari perencanaan hijau, pengolahan sampah, energi serta transportasi.Hingga dengan kualitas udara dan air Kita telah bahas secara detail dan kami meminta program tersebut di breakdown lagi, " imbuhnya.

Gus Ipin sapaan akrabnya, menyampaikan, sesuai dengan surat edaran yang telah dikeluarkan.Setiap masyarakat di Kabupaten Trenggalek harus menanam sedikitnya satu pohon." Dinas PKPLH telah mengeluarkan surat edaran yang sudah saya tandatangani, yakni setiap individu harus menanam pohon, " tandasnya.

Baca juga: Kasad Kunjungi Prajurit dan Warga Terdampak Bencana Gunung Semeru

Gus Ipin berharap agar program ini didetailkan di semua area, agar dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) kita tahu prioritas - prioritas mana yang harus dianggarkan." Jadi mana yang harus dianggarkan dan mana yang harus dikerjasamakan dengan pihak ketiga, " ungkapnya.

Selanjutnya, dia mencontohkan, seperti pengelolaan sampah, selama ini berkonsekuensi dengan biaya.Pihaknya mengeluarkan anggaran banyak untuk pengelolaan sampah tersebut, padahal sampah tersebut berpotensi uang.

Baca juga: Peringati HUT KORPRI di Masa Pandemi Covid-19, Polres Lumajang Pacu Semangat Membantu Sesama

" Kita tahu banyak perusahaan - perusahaan swasta yang bisa bisa mengelola sampah menjadi uang, " ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas PKPLH Kabupaten Trenggalek, Muyono Piranata menambahkan, untuk mewujudkan Kabupaten Trenggalek menjadi kota hijau tentu harus ada kolaborasi dengan semua dinas terkait, tidak terpaku pada satu dinas saja." Ada delapan area kota hijau yang dimulai dari perencanaan hijau, pengolahan sampah, energi dan transportasi.Nah, disini tentu ada kewenangan dinas lain didalamnya, " jelas Muyono, sapaan akrabnya (ags). 

Baca juga: Kapolda Jatim Meninjau Posko DVI di RS Bhayangkara Tirta Yatra Lumajang